Bupati Lamongan bersama Wakil Bupati Lamongan hadir secara langsung dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dengan tema "Cegah Perkawinan Anak" yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan pada Kamis (18/6) di Command Center Kantor Kecamatan Mantup.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Mantup, Kepala DP3A Kabupaten Lamongan, Ketua TP PKK Kecamatan Mantup beserta jajaran pengurus, Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Mantup, serta berbagai unsur masyarakat yang memiliki peran dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Dalam sambutannya, Bupati Lamongan Dr. H. Yuhronur Efendi, M.BA., M.Ek. menegaskan, bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, perkawinan anak berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi.
"Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak harus terus diperkuat melalui edukasi, pendampingan, dan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat," ujar Bupati Lamongan.
Camat Mantup Ilyas, S.Kep., Ns. menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
"Kami berharap melalui kegiatan ini, masyarakat semakin memahami pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan mencegah terjadinya perkawinan anak demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas," ungkap Camat Mantup.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang ramah anak serta bebas dari kekerasan dan praktik perkawinan usia anak.
