MANTUP – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas tinggi, Pemerintah Kecamatan Mantup menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintah Desa.
Kegiatan pembinaan dan pencegahan korupsi yang strategis ini dilaksanakan pada Selasa (12/11), bertempat di Pendopo Kecamatan Mantup.

Acara penting ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), para kepala desa (petinggi), sekretaris desa, serta bendahara desa se-Kecamatan Mantup. Kehadiran para perangkat desa menunjukkan komitmen bersama dalam memahami regulasi serta mengelola keuangan dan administrasi desa secara transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait aspek hukum, pencegahan penyimpangan, serta pengawasan pengelolaan keuangan desa, kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari Kejaksaan Negeri Lamongan, Inspektorat Kabupaten Lamongan, dan Polres Lamongan.

Dalam pemaparannya, para narasumber mengupas tuntas pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, pengelolaan dana desa yang akuntabel, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari segala bentuk tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Camat Mantup Ilyas, S.Kep., Ns. menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada unsur penegak hukum serta pengawas internal atas sinergi dan pembinaan yang diberikan kepada jajaran aparatur desa di wilayahnya. Pihaknya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kedisiplinan dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
"Melalui sosialisasi anti korupsi ini, kami harapkan seluruh kepala desa beserta perangkatnya di wilayah Kecamatan Mantup semakin profesional, transparan, dan taat hukum dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan desa. Mari kita bersama-sama menjaga integritas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih" tegasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan kesadaran hukum dan kualitas tata kelola administrasi keuangan di setiap desa semakin meningkat, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.





