Pemerintah Kabupaten Lamongan City Branding Lamongan Megilanlamongankab.go.id
KECAMATAN MANTUP
Profil

Struktur Organisasi

Ilustrasi Struktur Organisasi

Kecamatan Mantup merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Kecamatan Mantup dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Mantup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainya.

Adapun uraian Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mantup mengacu pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :


CAMAT

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Camat memiliki fungsi sebagai berikut:

1.  Perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;

2.   Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;

3.   Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksaan tugas Camat;

4.  Penelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

5.   Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

6.   Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

7.   Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peratura Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

8.   Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;

9.   Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:

a). Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

b). Pemyelenggaraan fasilitas percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.

12. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat;

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 


SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan asset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Sekretaris Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1.  Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Kecamatan;

2.     Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk terknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;

3.     Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

4.   Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;

5.     Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;

6.  Penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;

7.     Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusankebijakan anggaran;

8.     Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;

9.  Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol, dan hubungan masyarakat,

10.  Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

11.  Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsioal;

12.  Pelaksanaan fugsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.


SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Dan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:


1.     Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan;

2.     Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;

3.     Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;

4.   Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;

5.     Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, PerjanjianKinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.  Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;

7.    Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

8.      Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainya;

9.      Mekasanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

10.   Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;

11.  Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

12.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut:


1.     Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.     Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;

3.     Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;

4. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan / perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, dan keamanan kantor;

5.     Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset;

6.   Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;

7.     Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi public;

8.   Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

9.     Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Seksi Pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:


1.     Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;

2.    Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;

3.  Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah Kecamatan;

4.     Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

5.     Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;

6.     Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa dan / atau Kelurahan;

7.  Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;

8.    Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan / atau Lurah beserta Perangkat Desa dan / atau Perangkat Kelurahan;

9.     Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;

10.  Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;

11.  Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup Kecamatan;

12.  Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan

13.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


SEKSI PELAYANAN PUBLIK

Seksi Pelayanan Publik adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Seksi Pelayanan Publik memiliki fungsi sebagai berikut:


1.     Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;

2.   Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;

3.      Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan;

4.   Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan;

5.   Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja Kecamatan

6.  Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;

7.     Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;

8.     Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup Kecamatan;

9.     Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat;

10.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


SEKSI KETENTERAMAN DAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawaban kepada Camat melalui Sekretaris.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum memiliki fungsi sebagai berikut:


1.      Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

2.    Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

3.  Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;

4.    Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;

5.    Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah, serta Pemuka Agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

6.  Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakatdi wilayah Kecamatan;

7.     Melaksanakan pembinaan Satua Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

8.     Melaksanakan pembinaan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umu di wilayah Kecamatan;

9.  Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainya di wilayah Kecamatan;

10.  Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat;

11.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut:


1.       Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2.     Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

3.     Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / atau Kelurahan dan Kecamatan;

4.     Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

5.  Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

6.    Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

7.     Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;

8.     Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat;

9.     Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.