Wabup Dirham Tegaskan Pentingnya Intervensi yang Tepat dalam Penanggulangan Kemiskinan

Membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Ruang Airlangga Pemda Lamongan, Selasa (6/1), Wabup Dirham menegaskan agar Pemerintah Daerah memberikan intervensi yang tepat dalam pengentasan kemiskinan. Selain tepat sasaran, menurut Wabup Dirham, jenis bantuan yang tepat juga perlu menjadi perhatian agar sesuai dengan klasifikasi kemiskinan, serta kebutuhan penerima.

Wabup Dirham menjelaskan, berdasarkan jenis kemiskinan, yakni miskin kronis dan miskin dinamis, diperlukan dua intervensi yang berbeda. Masyarakat yang berada pada kelompok miskin dinamis, yakni kelompok yang secara fluktuatif masuk dalam kategori kemiskinan karena mendekati ambang, membutuhkan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan untuk kelompok miskin kronis, yang menahun dan turun menurun, dibutuhkan bantuan pangan dan nonpangan.

"Itulah pentingnya DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), sebagai acuan dalam menentukan bantuan yang sesuai," tambah Dirham.

Sebagai Ketua TKPKD Kabupaten Lamongan, Wabup Dirham mengapresiasi kinerja penanggulangan kemiskinan di Lamongan yang terus menunjukkan tren positif. Meski begitu, ia menyoroti angka kemiskinan di Lamongan yang masih di angka dua digit, yakni 12,03% pada tahun 2025.

"Angka kemiskinan dan penduduk miskin di Lamongan terus menurun. Tetapi, masih banyak PR yang kita hadapi karena angka kemiskinan di Lamongan masih dua digit," ujarnya.

Kabupaten Lamongan sendiri pernah menjadi lokus pada program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Hasilnya, kemiskinan ekstrem di Lamongan turun drastis, dari semula 4,83% pada 2021 menjadi 0,64% pada 2023.

Kendati demikian, Wabup Dirham tetap mendorong agar program penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan. Ia mengingatkan agar di Kabupaten Lamongan tidak terjadi kemiskinan struktural yang membuat masyarakat terperangkap dalam jurang kemiskinan.

"Pada tahun 2026 ini, hampir 90 miliar telah dianggarkan untuk penanggulangan kemiskinan di Lamongan. Sebanyak 21 Organisasi Perangkat Daerah akan menjadi pelaksana melalu berbagai program dan sasaran masing-masing," jelas Dirham.

Sumber: @prokopimkab.lamongan