Tingkatkan Koordinasi, Pemerintah Kecamatan Mantup Gelar Konferensi Kepala Dusun se-Kecamatan Mantup

Pemerintah Kecamatan Mantup menggelar Konferensi Kepala Dusun se-Kecamatan Mantup pada Kamis (12/2) bertempat di Pendopo Kecamatan Mantup. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan sinergi pelaksanaan tugas kewilayahan di tingkat desa.

Konferensi diikuti oleh seluruh Kepala Dusun se-Kecamatan Mantup. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PPDI Kecamatan Mantup serta Ketua Paguyuban Kepala Dusun sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran perangkat kewilayahan desa.

Materi dalam konferensi disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Mantup dan Kasi Trantibum Kecamatan Mantup. Paparan difokuskan pada penguatan peran Kepala Dusun dalam pendataan warga yang terdaftar dalam PBI BPJS Kesehatan yang statusnya nonaktif, tertib administrasi dalam pengajuan siltap bulanan, Bijak dalam penggunaan Media Sosial, serta dukungan terhadap terciptanya ketenteraman dan ketertiban lingkungan menjelang Bulan Suci Ramadhan di wilayah masing-masing.

Dalam sambutannya, Camat Mantup Ilyas, S.Kep., Ns. menekankan pentingnya peran strategis Kepala Dusun sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

“Kepala Dusun adalah perpanjangan tangan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan warga. Ketepatan data, kecepatan informasi, serta kepedulian terhadap kondisi lingkungan menjadi kunci dalam mendukung pelayanan pemerintahan yang efektif,” ujar Camat Mantup.

Lebih lanjut, Camat juga mengajak seluruh Kepala Dusun untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan.

“Melalui konferensi ini, kita harapkan terbangun kesamaan langkah dan komitmen bersama dalam menjaga ketertiban wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung setiap program pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin solid antara pemerintah kecamatan dan perangkat kewilayahan desa, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.